Program Desa Cerdas

Program Desa Cerdas adalah sebuah inisiasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa melalui pemanfaatan teknologi digital. Program ini memiliki beberapa aspek utama yang wajib dipenuhi dan dioptimalkan.

Pemanfaatan Energi – Desa cerdas bisa menghasilkan energi listrik secara mandiri melalui pemanfaatan sumber daya lokal. Pengelolaan Lingkungan – Sumber daya di desa cerdas mampu secara efisien menyediakan solusi teknologi pengelolaan dan pengolahan sumber mata air lokal menjadi air minum.

Pemanfaatan Teknologi di Sektor Pertanian – Desa cerdas bisa menerapkan teknologi yang tepat guna untuk meningkatkan hasil panen dan menyediakan sistem pengairan sawah dan Optimalisasi Pelayanan Publik – Desa yang cerdas mampu menyediakan sistem pelayanan dan sistem informasi yang baik dan mudah demi memenuhi setiap kebutuhan warga.

Program Desa Cerdas juga memiliki enam pilar yang harus dibangun yang meliputi Masyarakat Cerdas (Smart People) – Investasi dalam keterampilan dan pengetahuan dasar dalam pemanfaatan internet secara efektif untuk meningkatkan kreativitas dan kesejahteraan. Ekonomi Cerdas (Smart Economy) – Teknologi digital menjadi alat bantu dalam membuka akses pasar dan informasi, serta jalur produksi dan distribusi.

Selain itu, Tata Kelola Pemerintahan Cerdas (Smart Governance) – Teknologi digital mendukung tersedianya layanan dasar secara efektif dan layanan publik. Lingkungan Cerdas (Smart Environment) – Teknologi digital mendukung tujuan kelestarian lingkungan melalui konservasi dan peningkatan kesadaran mempromosikan pemanfaatan sumber daya alam yang lestari dan efisien.

Dan Kehidupan Cerdas (Smart Living) – Difokuskan pada investasi pengembangan sumber daya manusia dan sosial-budaya.  Mobilitas Cerdas (Smart Mobility) – Teknologi digital dapat meningkatkan keterhubungan daerah pedesaan dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia.

Dalam implementasinya, Program Desa Cerdas membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari masyarakat desa, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pihak swasta agar terbentuk ekosistem yang baik dan terciptanya pengembangan yang berkelanjutan.